MenurutC.F Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution (1963:84), negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap

Bisajuga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga ekskutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Gagasan membentukan KPK di daerah tidak terlepas dari perkembangan ajaran kekuasaan negara
Menunjukkanbahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat hirarkhis dan vertikal.1 Seperti juga disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 naskah asli oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga .2 Hal di atas perlu ditegaskan untuk
Untukmendukung penegakan hukum di daerah, khususnya dalam upaya pemerintah memberantas KKN. 2. Penegakan hukum di daerah, khususnya dalam pemberantasan korupsi masih terjadi perbedaan persepsi dalam memahami unsur-unsur tindak pidana korupsi terutama Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. 3.

yangmengatur penyelenggaraan negara oleh pemerintahan daerah telah mengalami banyak perubahan Hal tersebut menunjukkan problematika pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia begitu luktuatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi politik yang terjadi Selain konstitusi Republik Indonesia Serikat, semua perubahan konstitusi

Sistempenyelenggaraan kekuasaan negara menggambarkan secara utuh mekanisme kerja lembaga-lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. serta juga terjadi di Indonesia pad tahun 1998. maka tidak bisa dengan utuh langsung diterapkan di sebuah negara atau daerah, karena pasti budaya setempat mempengaruhi dengan kuat Perkembanganpenyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. .
  • 07ncbtib77.pages.dev/71
  • 07ncbtib77.pages.dev/371
  • 07ncbtib77.pages.dev/104
  • 07ncbtib77.pages.dev/2
  • 07ncbtib77.pages.dev/204
  • 07ncbtib77.pages.dev/353
  • 07ncbtib77.pages.dev/199
  • 07ncbtib77.pages.dev/208
  • 07ncbtib77.pages.dev/204

    • perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi